HUMBAHAS – Untuk memastikan kelancaran dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Humbang Hasundutan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanganan tindak pidana pemilihan pada tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara.
Dalam rapat ini, dibahas berbagai upaya preventif dan penindakan terkait potensi pelanggaran selama tahapan pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil perolehan suara, guna memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Ketua Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan, Henri W. Pasaribu dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara instansi penegak hukum untuk menjaga kelancaran dan keabsahan pelaksanaan Pilkada 2024.
Menurutnya, rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk menangani berbagai potensi pelanggaran yang dapat terjadi pada tahapan yang krusial, seperti pemungutan suara dan rekapitulasi suara.
Peran serta Sentra Gakkumdu diuji untuk melakukan tindakan terhadap semua jenis pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada ini. “Ada beberapa jenis pelanggaran dalam pemilihan kepala Daerah, Administrasi, Pidana, Etik dan dugaan pelanggaran lainnya,” ujarnya.
“Pada tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan, potensi pelanggaran sangat besar, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, money politics, maupun manipulasi hasil. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersinergi dan bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku,” ujar Henri.
Henri juga menekankan pentingnya peran serta pengawas kelurahan/Desa (PKD) dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 agar pemilihan yang dilaksanakan berjalan dengan jujur dan adil.
“Kami mengimbau PKD yang hadir saat ini untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya tahapan Pilkada terutama proses pemunguan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Jika ada indikasi pelanggaran, segera tuliskan dan tuangkan dalam laporan hasil pengawasan (LHP) agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Tetapi diatas semuanya itu utamakan upaya pencegahan” tegasnya.
Efrida Purba (Kordiv Penanganan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) juga menambahkan bahwa rapat koordinasi ini sangat penting sebagai wadah untuk mempersiapkan segala hal yang berpotensi mengganggu jalannya Pilkada.
Dalam kesempatan tersebut, Efrida Purba menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Pengawas, terutama dalam hal penegakan hukum yang tepat dan adil selama tahapan-tahapan pemilihan.
“Penting bagi kita untuk menjaga integritas dan kredibilitas dalam Pilkada melalui koordinasi yang solid antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Setiap potensi pelanggaran harus segera ditangani dengan tindakan yang tegas. Selain itu, kami juga mengharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta dalam proses pengawasan,” ujar Efrida.
Beliau juga mengingatkan bahwa Pilkada yang adil hanya bisa tercapai jika semua pihak bekerja dengan hati-hati, tidak ada yang mencederai demokrasi, dan setiap laporan pelanggaran yang diterima harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada.
Rakor ini ditutup dengan kesepakatan untuk meningkatkan intensitas pengawasan pada setiap tahapan Pilkada, mulai dari pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil suara. Semua pihak yang terlibat dalam Gakkumdu berkomitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan Pilkada yang bebas dari praktik kecurangan dan pelanggaran hukum.
Henri W. Pasaribu menutup kegiatan dengan mengingatkan semua pihak untuk selalu menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Mari kita pastikan Pilkada 2024 di Humbang Hasundutan berjalan dengan lancar, damai.
Polres Humbang Hasandutan, Polres Humbahas, Kapolres Humbahas, AKBP Hary Ardianto, Hary Ardianto, Kepolisian Resor Humbahas, Polisi Humbahas, Kepolisian Resor Humbang Hasandutan
