MALANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang turut memberikan respons mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan melakukan pengunduran pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, dari Februari ke Maret 2025.
Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib menyampaikan akan tetap mengikuti keputusan dari lembaga berwenang yakni MK. Hanya saja, saat ini mereka masih menunggu terlebih dahulu bagaimana keputusan pastinya.
“Kami mengikuti saja keputusan-keputusan lembaga yang berwenang dalam hal ini salah satunya MK. Karena memang masih banyak menyelesaikan persoalan sengketa. Karena Pilkada ini sifatnya serentak, maka ini mungkin yang menjadi pertimbangan pelantikan diserentakan pula,”ujarnya.
Toyyib menyebutkan bahwa sesuai jadwal sebelumnya pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024, dijadwalkan pada bulan Februari 2025 akan diundur menjadi bulan Maret 2025. Dikarenakan penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada Maret 2025.
“Mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah kemungkinan dikakukan karena harus menunggu prose hasil gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) rampung sepenuhnya. Terlebih pengunduran jadwal ini dipayungi oleh Peraturan Presiden (Perpres),”pungkasnya.
Mengenai persiapan terkait pelantikan kepala daerah terpilih ia mengaku sudah siap kapan saja untuk melaksanakan pelantikan. Pasalnya proses pelantikan kepala daerah terpilih nantinya merupakan wewenang Pemkot dan Provinsi atas nama Kemendagri.
“Untuk pelantikan bisa jadi dibarengkan di tingkat provinsi, atau dapat juga di tingkat kota/kabupaten. Akan tetapi kami masih belum punya gambaran secara teknis pelantikannya seperti apa. Karena tugas kami hanya penetapan saja,”tandasnya.
Pilwakot Malang, Paslon Wali, Pasangan 1, Mbois, WALI, Pilwali Malang, Wahyu Hidayat, Wahyu Hidayat-Ali Mutohirin, Ali Mutohirin, Malang Kota, Kota Malang, Jawa Timur, Kodya Malang, Pemkot Malang, Pemerintah Kota Malang
