BANJARNEGARA – Sejumlah perwakilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengatasnamakan Gerakan Banjarnegara Berdaya (GBB), melakukan audiensi dengan pihak eksekutif dan legislatif, di ruang rapat Paripurna DPRD Banjarnegara, Rabu (8/1/2025).
Audiensi tersebut dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Banjarnegara, Ketua Komisi 2 beserta Anggotanya serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kabupaten Banjarnegara.
Bahkan, mereka juga mengajukan sejumlah solusi kepada DPRD Banjarnegara agar dapat diupayakan, Yang diantaranya ialah, Akses permodalan yang mudah dan tidak memberatkan pelaku usaha, Bangun pusat Oleh-oleh Banjarnegara yang dapat menaungj pelaku usaha secara menyeluruh.
Pemerataan dan keadilan dalam setiap kegiatan dan akses program Pemerintah, Ciptakan Perda yang mengatur untuk penggunaan Produk-produk lokal Banjarnegara, Bangun kerjasama antar instansi Pemerintah dan juga swasta untuk dapat secara bersama-sama mendukung pengembangan UMKM di Banjarnegara.
Tujuan dari audiensi ini ialah, untuk memperjuangkan agar pelaku UMKM di Banjarnegara mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak eksekutif dan legislatif, tanpa adanya diskriminasi.
Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjarnegara, Samsul Bachri Al Tugiyo, menyatakan bahwa pihaknya beserta Anggota di DPRD sangat mendukung kemajuan para pelaku UMKM yang ada di Banjarnegara.
“Segala bentuk keluhan yang mereka sampaikan nantinya akan kami upayakan, apa lagi mereka merupakan rakyat kami sendiri (Masyarakat Banjarnegara-red). Oleh karena itu, kami dari Anggota di DPRD Banjarnegara sangat mendukung dan mensupport demi kebaikan mereka semua.” Ungkap Tugiyo kepada Rmoljateng.
Tugiyo juga berpandangan, bahwa mereka perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, agar program-program yang mereka miliki dapat dilibatkan dengan cara bekerjasama.
“Yang jadi keinginan mereka sebenarnya terkait pemerataan saja, mereka itu ada rasa kecemburuan, karena waktu audiensi berlangsung, Ketua dari mereka menyampaikan “kenapa hanya kelompok itu-itu saja.” Katanya.
Nantinya juga, kami akan melakukan rapat secara internal Komisi dengan Dinas terkait, jadi kami optimis dan yakin bahwa semua keluhan yang disampaikan oleh mereka dipastikan ada solusinya.” Imbuh Tugiyo.
Kepala Disperindagkop UKM Banjarnegara, Adi Cahyono menyampaikan kesepakatannya dengan solusi yang diajukan untuk meningkatkan usaha UMKM, khususnya usaha mikro agar lebih berkembang.
“Perlu diketahui, bahwa Pemkab Banjarnegara benar – benar sangat mendukung terhadap para pelaku UMKM, hal itu dibuktikan dengan adanya surat edaran Bupati pada Agustus 2024 lalu, tentang “Nyong cinta produk lokal dan Nyong cinta produk Banjarnegara.” Tegas Adi.
Menurut Adi, jika Pemkab dinilai kurang mendukung terhadap para pelaku UMKM yang ada di Banjarnegara, mungkin perlu adanya komunikasi yang lebih intens dengan para teman-teman kelompok.
Adi Cahyono juga memaparkan, bahwa sesuai data yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah (Jateng), jumlah pelaku usaha tetap di Banjarnegara tahun 2022 mencapai 35.000, sementara untuk pelaku usaha nomaden tahun 2024 mencapai kurang lebih 39.800.
Hal ini menunjukkan, potensi besar UMKM di daerah tersebut perlu terus didorong untuk pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Dengan kolaborasi yang baik, sektor UMKM di Banjarnegara diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian lokal.
Polres Banjarnegara, Kapolres Banjarnegara, AKBP Erick Budi Santoso, Pemkab Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kasatlantas Polres Banjarnegara, Satlantas Polres Banjarnegara, Iptu Mohammad Bimo Seno, Polda Jateng, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Wakapolda Jateng, Brigjen Pol Agus Suryonugroho, Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, Jawa Tengah, Jateng, Kepolisian Resor Banjarnegara, Polisi Banjarnegara, Artanto, Ribut Hari Wibowo
